Kubeli Adilmu Dengan Nota Fiktif
Berenang dalam situasi yang panas ini membuatku berkaca dan teringat pada banyak hal. Mulai dari bagaimana kebebasan berpendapat dipekik dan dipenggal dengan seonggok kepala babi, atau bisikan-bisikan kuasa yang terus melembut di samping telinga, bergaung kecil “semuanya baik-baik saja”. Padahal, berasmu sisa sebutir, garammu pun tinggal sejumput, besok kamu bekerja tapi bensinmu tinggal angin. Yang katanya suara sebagian kecil rakyat jelita ini nantinya tidak akan berpusing lagi justru makin geram baik hati maupun otaknya. Bukan karena mahalnya cabe dan bawang merah atau sayur mayur lainnya, tapi karena mulut-mulut nir empati yang senang mencemooh itu. Mungkin memang empati dalam hati mereka telah benar-benar kandas. Barangkali mereka lupa bahwa menghardik bos semena-mena itu tak etis–– lah ini mereka kinerja sudah nol bulat, etika pun minus.
Selain wafatnya empati, nilai-nilai dasar seperti kejujuran, keadilan, dan empati yang tergeser hingga keputusan-keputusan publik mulai kehilangan pijakan etisnya. Kebijakan yang lahir dari ruang-ruang rapat mungkin terdengar rasional di atas kertas—efisien, terukur, bahkan “demi kepentingan bersama”—tetapi di lapangan, ia bisa berarti hilangnya rumah, hilangnya akses pada pekerjaan, atau hilangnya rasa aman sebagai rakyat.
Bila ditarik jauh ke akar; nepotisme, korupsi, dan degradasi moral pemerintahan bukan hanya perihal politik, tapi masalah ekosistem nilai yang dibawa dari rumah sampai ke ruang publik. Keluarga adalah pabrik pembentukan moral yang paling pertama. Jika di rumah anak diajari nilai kejujuran, merasa malu saat berbohong, atau paham arti kerja keras tanpa jalan pintas, moral yang tertanam di bawah sadar itu akan terbawa hingga dewasa.
Namun jika dari kecil mereka melihat contoh buruk (misalnya, orang tuanya beri uang supaya urusan lancar, atau bangga karena bisa “menyela antrean”), maka mental akan ikut terbawa: “oh, begini cara dunia bekerja”. Sehingga nantinya ketika dia memiliki kuasa sebagai pemimpin apapun, diulanglah pola tersebut. Mungkin itulah mengapa korupsi bisa terasa normal. Karna ini sudah mengakar dalam alam bawah sadar.
Suatu ketika temanku yang bekerja sebagai mandor ekspor bercerita:“Gajiku sebulan 2 juta mbak, lain-laine paling entuk ceperan tekan pas mbengkel. Misal motorku rusak, mengko ning bengkel aku nggae nota fiktif. Maringunu patungan mbek kang bengkelne."“Gajiku sebulan 2 juta mbak, pemasukan lainnya dapat dari ceperan waktu ke bengkel. Misal motorku rusak, nanti di bengkel aku bikin nota fiktif. Setelah itu bagi hasil dengan tukang bengkelnya.”
Cerita dari seorang teman tersebut sukses membuatku kepikiran dan ngeden gregetan bahkan hingga kini. Mungkin inilah akar permasalahannya. Bahkan rakyat yang tanpa kuasa saja memiliki cara berpikir seperti ini. Bayangkan jika diberi kursi kuasa?
Dan lingkungan sosial juga bisa turut memperkuat–– ketika rakyat melihat pelanggaran etika tidak diadili, bisa jadi kita belajar bahwa hukum hanyalah formalitas. Ketika mereka melihat pemimpin yang salah tetap dipuja, mereka belajar bahwa citra lebih penting daripada kebenaran atau kebaikan.
Kinerja pemerintahan yang lahir dari ekosistem moral yang rapuh akan selalu goyah. Kebijakan yang tampak canggih sekalipun akan kehilangan legitimasi jika rakyat merasa pembuatnya tidak jujur. Di sinilah lingkaran kecurigaan terbentuk: rakyat berhenti percaya, pemerintah semakin defensif, lagi-lagi mengeluarkan kebijakan yang lebih keras untuk mengendalikan situasi dan justru memperdalam ketidakpercayaan.
Jika ingin memutus lingkaran ini, solusi tidak bisa berhenti pada mengganti orang-orang di kursi kekuasaan. Perbaikan harus dimulai dari hulu: dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan yang berani memberi teladan moral. Bangsa yang kuat bukan hanya bangsa dengan undang-undang yang baik, tetapi juga dengan generasi yang tahu malu untuk mengkhianati kepercayaan.
Kalau tidak, ya siap-siap saja hidup di negara di mana kepala babi jadi bahasa sehari-hari dan nota fiktif jadi buku harian.